Minggu, 25 November 2012

MILITANSI BPD

Untuk memberdayakan Pemerintah Desa Ngrapah lebih berorientasi kepemerintahan yang tertib, terarah dan terkendali, BPD Desa Ngrapah sedang berupaya membuat prodak hukum (Perdes) mengenahi SOTK, Pendapatan Asli Desa, Pengelolaan Aset Desa, Sistem Pengelolaan Lembaga Desa dan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Melalui cara tersebut diatas adalah upaya untuk mewujudkan sikap peransertanya BPD dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri dan berwibawa. BPD sangat memiliki peran yang setrategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun tinggal bagaimana karakter dan kemampuan personalianya dalam membawa institusi BPD.

BPD sering tidak berperan dan nyaris disebut ada tapi tidak ada, karena :
1. BPD tidak mengetahui tugas, kewajiban dan wewenangnya;
2. BPD tidak ada keberanian mensejajarkan dirinya dengan Kepala Desa yang lebih lanjut dapat berposisi sebagai mitra Pemerintah Desa , sehingga terkesan BPD sebagai anak buah Kepala Desa, atau terkesan sebagai penguat legitimasi stempel kebijakan Kepala Desa;
3. BPD bukan orang yang memiliki basis sosial dan kepedulian yang kuat terhadap kepentingan umum, sehingga ogah - ogahan dalam menjalankan fungsinya; dan lain sebagainya.

Untuk menghindari hal - hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu mengadakan orientasi/pembekalan/penggemblengan terhadap BPD agar menjadi kader bangsa yang militan.

Salam Berjuang untuk semua teman BPD.....


Kamis, 22 November 2012

BPD adalah bagian dari Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang melakukan pengawasan, aspirasi, budgeter, dan legislasi. Oleha karenanya BPD harus orang yang memiliki komitmen untuk membangun desanya bersama Pemerintah Desa, karena kalau BPD lemah atau tidak mengetahui batas kewenanganya maka keberadaannya hanya akan menjadi penguat setempel Kepala Desa, yang akhirnya fungsi kontroler, aspirasi dan budgedternya tidak berjalan.

BPD merupakan pilar penting dalam pemerintahan di tingkat yang paling rendah, karena dengan adanya BPD Pemerintah Desa akan lebih terkendali, lebih terkontrol dan lebih mampu memberdayakan desanya secara optimal dan tidak mudah kena goda yang disebut penyimpangan kewenangan yang sering dikemas dengan bungkuran kebijakan.

Kebijakan yang sering dilakukan oleh Pemerintah di semua tingkatan sebenarnya adalah merupakan awal dari penyelewengan, karena dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan nyaris mengabaikan peraturan dan/atau ketentuan - ketentuan yang sudah ada, dan ini adalah pelanggaran.

Fungsi BPD pada pengawasan adalah, mengawasi kinerja Pemerintah Desa, apakah dilakukan dengan cara yang konstitusional atau tidak. BPD dalam melakukan pengawasan refrensi yang digunakan adalah Perdes, Perda dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Adapun untuk menciptakan kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan BPD, perlu ada penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap konstitusi yang meliputi Tugas, Hak, Kewajiban dan Wewenang yang dimiliki oleh masing - masing.
BPD DESA NGRAPAH BERJUANG UNTUK RAKYAT